Kamis, 11 September 2008

MEMPERTANYAKAN ARAH KEPEMIMPINAN NASIONAL

Mengintip kondisi social ekonomi masyarakat kita pantas trenyuh. Mayoritas masyarakat dinegri ini kelimpungan mempertahankan hidup,terkepung diantara meroketnya harga kebutuhan pokok dan meluasnya kelangkaan diseantero negri. Sandang pangan menjelma menjadi barang mewah. Diperparah lagi dengan peliknya pelayanan social dasar yang menjadi hak warga negara.
Kondisi kurang bersahabat ini membawa implikasi luas seperti merebaknya kasus gizi buruk ,fenomena bunuh diri(suicide) ibu rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi, jutaan anak setiap malam tak bisa tidur menangis kelaparan, ribuan orang terlantar di rumah sakit akibat gagal bayar dan jutaan anak tak mendapat hak semestinya terhadap akses pendidikan. Intinya semua itu haram dijamah kaum miskin.
Praktis, masyarakat skeptis, apatis dengan segala kebijakan dan program-program pemerintah yang chasingnya pro- rakyat tetapi tidak benar-benar riil merakyat.kebijakan itu sebatas utopia. Kita juga patut salut dengan upaya pemerintah namun patut disayangkan pula karma langkah –langkah itu terlampaui reaktif.baru bertindak setelah beguguran korban dan meletusnya ledakan social.
Memilih pemimpin itu mudah tetapi mencari pemimpin yang benar-benar berkarakter,berintegritas,bermental tangguh,sensitive,konsisten bak mencari jarum di tengah samudra. Pilihan yang disodorkan parpol sebagai corong demokrasi hanyalah oknum-oknum pembajak demokrasi dan tetap mempertahankan oligarkhi. Max weber pernah mengemukakan bahwa pemimpin legal – rasional adalah pemimpin yang didasari kualifikasi ketimbang pemimpin tradisional dan karismatik (Sosiologi kontemporer : 2003.
Pemimpin yang tercut-off kualifikasi yang ngotot mempertahankan kehendaknya hanya akan mempermalukan dirinya sendiri serta menggiring bangsa ini pada masalah baru. Pengelolaan ketatanegaraan tumpang tindih dengan nafsu politik memperlemah kinerja pemerintahannya, padahal kondisi sudah tak memungkinkan untuk bertele-tele ria.kita tidak menafikan logika politik tapi apakah logika politik sebegitu mendesaknya dipertahankan ditengah realitas miris. Disini nurani memainkan perannya.
Realitas yang tengah terjadi adalah sebuah contoh riil kegagalan politik pencitraan yang miskin substansi , yang hanya bermodal uang dan tampang. Terbius oleh pesona hingga tidak memilik grand strategy jelas pembngunan nasional yang bermuara pada visi keindonesiaan.
Dalam artikel “Aspek puitis dari kekuasaan dan kepemimpinan Alois Agus Nugroho menganalisis bahwa ketidakmampuan pemimpin mengartikulasikan atau mendeskripsikan ulang visi dasarnya atau kosakata final dari masyarakat hanya akan membuat masyarakat tercerai-berai
Kaum structural-fungsional mendasari integrasi (nasional) dari consensus kolektif. Dalam konteks Indonesia consensus sebagai pijakan bersama itu mulai tergeser oleh berbagai friksi di tingkat pemimpin .mereka saling serang ,saling jegal mempertahankan kekuasaan dengan aneka asumsi absurd. Satu kelompok mempertahankan egonya dan mayoritas yang lain terdistorsi karenanya. Menurut Emanuel levinas, seorang pemimpin harus mengembangkan toleransi bukan karna mereka sama tetapi dari perbedaan itu sendiri.
Jika sudah sedemikian melencengnya arah kepemimpinan nasional sebagai alat kesejahterraan bersam maka pemimpin tersebut dapat disintesakan dengan tindakan maker atas kedaulatan kepercayaan konstituen. Separatisme (baca: penyelewengan) yang diperagakan para pemimpin menstimulus aksi-aksi separatisme didaerah yang tidak puas dengan kepemimpinan elitis. Indonesia pun diambang disintegrasi.
Kocok ulang konstitusi dianggap sebagai pilihan terbaik menyelesaikan krisis. Bongkar pasang konstitusi seperti UU Pemilu dan UU pilpres yang sedang a lot digodok menjadi manifestasi ketamakan. Peta perebutan kekuasaan jauh dari kesan humanis yang tidak menyentuh esensi kepemimpinan itu sendiri. Yang perlu dikoreksi dinegri ini bukan hanya legislasinya namun juga legislatornya
Krisis kepemimpinan yang terjadi akibat pola interpretsi kepemimpinan yang sedemikian sempit dan kaku. Bangsa ini butuh sentuhan segar.sebuah momentum tepat tepat bagi kaum muda mengambil alih kepemimpinan nasional dari veteran politik.potret kegagalan para sesepuh patut dijadikan cambuk untuk berbenah menjawab penantian panjang masyarakat kaum muda harus segera tampil dan tidak merengek minta jatah.semua perlu diperjuangkan ,sebelum kapal bernama Indonesia ini karam.
Wahai para pemimpinku kami ini sudah lelah akrab dengan penderitaan dan kesengsaraan. Kami sudah muak melihat lelucon anda yang kekanak-kanakan.kami haus sosok negarawan bukan politisi kampungan.