Setelah sebelas tahun reformasi berjalan, proses transisi demokrasi agaknya masih jalan ditempat. Reformasi baru sekedar membawa angin perubahan pada kebebasan sipil belum sampai pada perubahan pola pikir (mindset). Hal ini tampak pada fenomena yang santer mempersoalkan identitas primordial para capres- cawapres.
Begitu pula dengan artikel Nurul Yani, mencermati tiga pasang capres- cawapres, (Radar Surabaya, 18/05/09, hal.5)pemaparan analisis jitu oleh Nurul Yani sedikit terciderai karena pendekatannya masih tercium aroma politik aliran (identitas), model politik pecah belah (devide et impera) era kolonial sampai orba. Seperti ; dikotomi Jawa-non Jawa, Sipil-militer, dan nasionalis-islamis.
Politik identitas (political claviage) adalah kecenderungan politik yang lebih mengutamakan ikatan primordial ( etnis, agama, ras, suku, gender, maupun status sosial) tanpa mengindahkan rekam jejak, kemampuan, ataupun program kerja para kandidat. Keuntungannya, kerjasama politik yang mampu merangkum aneka golongan primordial didalam tubuh koalisinya berpeluang menghimpun suara dari banyak kelompok masyarakat sebagai lumbung suaranya guna mendongkrak perolehan suara.
Persoalannya, politik aliran dapat memecahbelah harmoni keindonesiaan kita yang beragam (pluralistik), semata- mata hanya karena preferensi politik yang berbeda antar golongan. Sentimen primordial yang begitu sensitif bagi masyarakat, bisa dijadikan sasaran empuk oknum “nakal” menjatuhkan lawan politiknya melalui strategi kampanye negatif. Menyengat kabar, koflik horizontal baik antar etnis maupun agama, disejumlah daerah ditanah air sarat politisasi yang kental.
Asumsi Dangkal
Diantara ketiga pasangan capres- cawapres yang bertarung di pilpres 2009, mungkin penolakan deras mengarah pada paket SBY berBudi. Menurut sementara kalangan, pasangan ini terlalu jawa sentris, keduanya berasal dari jawa timur, kurang merepresentasikan indenesia secara umum. Yang sangat berpotensi menggembosi perolehan pasangan ini, khususnya dikawasan Indonesia timur (KIT).
Sebenarnya yang paling mendesak dibutuhkan masyarakat timur Indonesia adalah perhatian pemerintah pusat dalam proses pengembangan kawasan yang selalu “dianaktirikan” itu. Jadi bukan sekedar calon asal KIT. Lebih- lebih, jika ada kombinasi asal indonesia timur dan kebijakannya pun lebih memprioritaskan percepatan pembangunan disana, yang relatif tertinggal.
Kombinasi ketiga pasangan capres- cawapres kurang memuaskan kalangan islam karena tidak adanya elemen islamis yang mewarnai ketiga kandidat. Kombinasi yang minus kalangan islam ditafsirkan sebagai pengabaian kaum muslimin yang notabene penduduk mayoritas Indonesia. Perlu diingat, jika semua kandidat adalah penganut Islam walaupun garis politiknya nasionalis-sekuler. Dan lagi, barisan koalisi yang dimotori Partai Demokrat didominasi empat partai islam : PKS, PAN, PPP, PKB.
Apabila kita masih terjebak pada perspektif dikotomi, nasionalis-sekuler, bagaimana dengan kalangan Islam sendiri yang pada realitasnya terpolarisasi antara Islam tradisional dan Islam modern, yang mana selama ini belum genap menyatu secara ideologis? Jika satu calon menggaet wakilnya dari salah satu kalangan Islamis, Islamis tradisional misalnya, belum tentu juga basis massa Islam modernis bulat mendukung.
Toh, banyak juga kader partai Islam tidak menunjukkan sikap sebagai seorang muslim sejati. Begitupun sebaliknya. Sekedar contoh, terungkapnya kasus korupsi Al Amien ( kader PPP) dan Abdul Hadi Jamal (kader PAN) , belum bisa memberikan jaminan bahwa kader partai islam lebih moralis. Kenyataan lain, partai Islam gagal mengartikulasikan nilai-nilai Islami pada tataran politik praktis. Penurunan perolehan suara partai Islam, kecuali PKS, merupakan indikasinya.
Kini, pertarungan sesungguhnya merebut hati pemilih tinggal pada konteks perdebatan ideologis. Masyarakat diajak berpikir rasional, memilih calon yang dirasa program kerja dan prioritas kebijakannya sesuai dengan kepentingan mereka, terlepas dari asal-usul primordialnya. Sebab sejatinya, kemampuan seseorang tak selalu pararel dengan basis primordialnya.
Amerika Serikat (AS) sukses membuat lompatan besar dalam sejarah demokrasinya tatkala Barack Obama yang berasal dari minoritas kulit hitam menjadi presiden dinegara superpower itu. Masyarakat memilih Obama bukan lantaran identitas primordialnya, tapi karena kebijakannya lebih realistis ketimbang rivalnya John Mccain yang berangkat dari kalangan mayoritas AS.
Tetap mempertahankan berkembangnya politik aliran tanpa menimbang kemampuan dan paltform para kandidat adalah proses pembodohan politik bagi masyarakat yang sekaligus kian mengukuhkan kemapanan budaya paternalistik, yang sekedar asal patuh dan memilih semata- mata karena ikatan emosional. dan, itu tidak sehat bagi berlangsungnya konsolidasi demokrasi.
Masnoval Setyawan
Penulis muda; tinggal di Surabaya
